Di bantu salah, ngga' dibantu tambah salah....mungkin itu dilematis yang dirasakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan yang diberikan pada sekolah-sekolah di indonesia.
Dengan adanya grand - grand yang di luncurkan oleh pemerintah banyak sekolah - sekolah yang mulai panen hasil jerih payahnya dalam membuat proposal - proposal bantuan yang akan di gunakan untuk "perbaikan mutu sekolah".
Setiap sekolah berlomba-lomba adu proposal dimana akan disampaikan pada mafia proposal yang ada di jajaran dinas pendidikan. Parahnya, mafia proposal bukan hanya sekedar staff biasa dalam dinas pendidikan mereka adalah pejabat - pejabat yang bisa dibilang motornya dunia pendidikan. Dan hebatnya mereka bisa mengantongi nilai rupiah lebih dari jumlah bantuan yang di minta oleh sekolah.
Dana cair sekolahpun senang....tapi urusan belum selesai sampai disitu, laporanpun harus dibuat sedemikian rupa, kalau perlu ngeborong pesan stempel untuk bukti bahwa dana telah di belanjakan dengan baik.
Tidak lama kemudian team audit datang, selama ada duit di amplop semuanya akan berjalan dengan lancar.......
Bukan pejabat saja yang kini bisa korup GURU pun ada kesempatan untuk itu.
Pemerintah harus lebih jeli dalam hal ini, bantuan berupa alat mungkin lebih baik di bandingkan berupa uang. Kini para kepala sekolah lebih banyak memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bantuan di banding memikirkan perkembangan sekolah.
Yang ngga' terima boleh protes........ :)
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sudah menjadi satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Untuk menjadikan pendidikan yang bagus, pendidikan tidak lepas dari berbagai elemen dimana harus saling memberikan dukungan. Yakni antara orang tua, guru, manajemen sekolah, masyarakat, pemerintah, system pendidikan, dan elemen yang lain misalnya dunia kerja.
Kamis, 08 November 2007
Membuka Peluang Korup di Dunia Pendidikan
Diposting oleh Anams Wong di 13.10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
Bukan pejabat saja yang kini bisa korup GURU pun ada kesempatan untuk itu.
sepakaaaaatttttt!!!!!!
tipis sekali KINI bedanya
betapa tidak pejabat bayarannya jelas tapi kerjanya ga jelas sedangkan guru kerjanya jelas gajinya ga jelas
disamping itu... dapat bantuan dari pemerintah bikin stres kepala krn hrs menekan pengeluaran tapi meng-upkan pengeluaran di laporan.
belum yang telah dikatakan ; harus buat stempel palsu, kwitansi palsu, sampai pembayaran pajak yang seringkali njelimet dan tidak dapat masuk pada nomor MAP yang telah di minta/ditunjukkan oleh pemberi bantuan.
huuuhh...
mau masuk neraka saja susah...!
hahahahhahahahah
jelas khan..... dari dana yang halal berubah menjadi dana yang haram karena harus membuat laporan dan tetek bengek yang palsu
Posting Komentar